Langkah Strategis Sepanjang Tahun

BERBAGAI KEPUTUSAN PENTING DIAMBIL SELAMA 2013. SEMAKIN DINAMIS DAN MENJANJIKAN.
TAHUN BARU,BUMN BARU DI BENTUK
Diawal tahun Kementerian BUMN mulai mendorong sejumlah BUMN untuk melebarkan sayap bisnisnya ke sejumlah negara tetangga di lingkup regional. Upaya ini merupakan strategi bagi perusahaan negara untuk menjajal kemampuannya di bisnis internasional. Tercatat beberapa BUMN besar mulai mengepakkan sayapnya di pentas regional. Seperti,PT Telkom dan PT Semen Indonesia.
Dibulan ini juga ada peristiwa yang cukup menghebohkan yakni kecelakaan lalu lintas yang menimpa Dahlan Iskan,saat melakukan uji coba mobil listrik Tuxuci. Di bulan ini,Kementerian BUMN juga mencatatkan sejarah dengan melahirkan satu BUMN baru,yakni Perum Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PPNPI).
Perum Navigasi ini berada di bawah Kementerian BUMN namun Kementerian Perhubungan juga terlibat dalam supervvisi. Selama ini Air Traffic Control (ATC) di Indonesia dikelola oleh 2 BUMN yaitu PT Angkasa Pura I untuk wilayah Indonesia Timur dan PT Angkasa Pura II untuk wilayah Indonesia Barat. “Dengan terbentuknya BUMN baru ini diharapkan Indonesia akan siap mengambil alih seluruh pengelolaan sistem layanan penerbangan terintegrasi di Indonesia dalam 1-2 tahun mendatang,” kata Dahlan.
Dalam mengahadapi terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminana Sosial (BPJS) bidang kesehatan,Kementerian BUMN mengangkat Dirut baru PT Askes yang kini dijabat oleh Fachmi Idris. Sebelumnya Fachmi merupakan Komisaris PT Askes.
IPO BUMN GAGAL
Kementerian BUMN akhirnya harus menerima keputusan pemerintah yang membatalkan rencana IP sejumlah BUMN di 2013. Sebelumnya ada dua BUMN yakni PT Pos Indonesia dan PT Pegadaian yang digadang-gadang untuk bisa melantai di bursa tahun ini. Hingga akhir 2013 ini tidak satu pun BUMN yang melaksanakan IPO. Kondisi pasar dan situasi ekonomi yang dinilai tidak menguntungkan disebut-sebut sebagai alasan utama pemerintah membatalkan rencana IPO BUMN tahun ini.
Kementerian BUMN bertindak cepat dan tegas terhadap kasus korupsi yang menimpa direksi BUMN. Di bulan ini,Menteri BUMN,Dahlan Iskan,secara resmi mencopot Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (SHS) Persero dan dua orang karyawannya. Pencopotan itu menyusul penetapan tiga orang tersebut menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan benih pada Direktor Jenderal Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian periode 2008-2012.
Menurut Dahlan keputusan ini diambil agar mereka bisa konsentrasi dalam menyelesaikan kasus hukumnya. Sebelum mengambil keputusan ini,Kementerian BUMN benar-benar memastikan apakah tiga karyawan SHS ini bermasalah atau tidak. Dan ternyata,ketiga karyawan ini memang terlibat kasus pengadaan bibit tersebut dengan Kementerian Pertanian.Sebagai penggantinya, Dahlan Iskan akan langsung mengangkat direksi baru,yaitu Upik Rosalina Wasrin menjadi Direktur Utama SHS. Beliau saat ini menjadi asisten deputi bidang Pembinaan Kementerian dan Bina Lingkungan BUMN yang merupakan lulusan dokter dari Perancis. Dahlan pun mengingatkan kepada BUMN lain untuk tidak tergantung dengan proyek pemerintah,Harusnya BUMN dapat mencari bisnis sendiri di luar proyek-proyek tersebut.
MENJAGA KETAHANAN PANGAN
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan melakukan rotasi kepada lima pejabat di Kementerian BUMN. Pejabat yang dirotasi yakni Imam Apriyanto Putro,Gatot Trihargo,Wahyu Hidayat,Achiran Pandu Djajanto,serta Herman Hidayat. Imam menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN menggantikan Parikesit Suprapto. Sementara Wahyu Hidayat dilantik sebagai Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa menggantikan Parikesit Suprapto. Sementara Wahyu Hidayat dilantik sebagai Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis menggantikan Achiran Pandu Djajanto.
Selanjutnya,Achiran Pandu Djajanto menjadi Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi menggantikan Irnanda Laksanawan,serta Herman Hidayat menjabat sebagai staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi BUMN. Pergantian tersebut dilakukan lantaran beberapa pejabat sudah memasuki masa pensiun pada awal November 2012 lalu. Sementara jabatan Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi sudah lama kosong.
Untuk mengatasi lonjakan harga beberapa komoditas pangan,Dahlan Iskan menunjuk Perum Bulog dan PT RNI untuk mengatasi mahalnya harga bawang dan daging sapi. Caranya mereka di dorong untuk menjadi importir bawang dan peternak sapi. Di sisi lain RNI juga diminta untuk memproduksi anakan sapi (pedet) untuk mendukung ketahanan daging sapi nasional. Menurut Dahlan, menjaga stabilitas pasokana daging sapi ternyata lebih susah dari pada makan dagingnya. Sebab,ternyata populasi pedet di tanah air terbatas.
Di bulan ini Kementerian BUMN juga mencanangkan perbaikan manajemen 22 pabrik gula milik BUMN. Sementara itu petani tebu diminta untuk membentuk koperasi. Kementerian siap membimbing dan memberikan pinjaman dari bank milik BUMN,” kata Dahlan.
MERPATI… OH.. MERPATI
Setelah beberapa kali mangkir dari undangan rapat dengar pendapat dengan DPR,akhirnya pada 8 April,Menteri BUMN hadir di DPR,tepatnya di Komisi IX. Saat itu rapat dengan DPR membahas tenaga kerja outsourcing di lingkup BUMN. Kehadira Dahlan Iskan setelah sekian lama “buron” itu pada akhirnya mencairkan hubungan antara dirinya sebagai Menteri BUMN dengan para anggota Dewan.
Di bulan yang sama,untuk kesekian kalinya Kementerian BUMN berusaha untuk menyelamatkan Merpati Nusantara Airlines. Kali ini Kementerian BUMN membentuk Tim Restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines untuk mempercepat penyelesaian utang perusahaan.
Menurut Dahlan Iskan,tim restrukturisasi ini akan berupaya menyelamatkan Merpati melalui program restrukturisasi utang. Tim ini diketuai Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN,Wahyu Hidayat. Alasan Kementerian BUMN untuk merestui usulan restrukturisasi utang Merpati tersebut merujuk kepada pengalaman PT Garuda Indonesia Tbk yang pernah melakukan program yang sama.
Saat ini Merpati sedang menghadapi berbagai persoalan seperti beban utang yang masih sangat tinggi mencapai sekitar Rp 6 triliun. Kewajiban Merpati kepada sejumlah perusahaan meliputi PT Pertamina,PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II,serta PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
GERAKAN DIREKSI MENGAJAR
Menyambut Hari Pendidikan Nasional,Dahlan Iskan memerintahkan kepada seluruh direksi BUMN untuk mengajar di sekolah SMA yang menjadi almamaternya atau di sekolah-sekolah yang letaknya dekat dengan kegiatan BUMN tersebut. Kegiatan yang dinamakan Gerakan Direksi Mengajar itu disambut antusias. Hampir seluruh direksi BUMN,secara sukarela berperan sebagai motivator mengajar generasi muda,pelajar SMA,calon pemimpin bangsa.
Bulan ini Kementerian BUMN membuat kebijakan yang tergolong kontroversi. Mulai akhir Mei ini,Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) melalui BUMN dihentikan. Saat itu direncanakan semua dana PKBL itu akan dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurut Dahlan Iskan,pegalihan pengelolaan PKBL BUMN kepada PT PNM dikecualikan atas bank plat merah yang memang tugasnya menyalurkan kredit kepada nasabah. Dengan pengalihan pengelolaan dana PKBL itu,BUMN lebih fokus kepada bisnisnya.
Menteri BUMN menunjuk PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek jalan tol Trans Sumatera. Dahlan menjelaskan penunjukan ini tidak menyangkut fasilitas Penyertaan Modal Negara (PMN) semata,namun lebih kepada mempercepat pelaksanaan proyek itu. Dirinya menambahka,proyek itu kurang diminati para investor lantaran jalan itu jarang dilalui kendaraan,sehingga dianggap tidak bisa segera balik modal. Padahal,kebutuhan Sumatera untuk infrastruktur yang memadai sudah mendesak karena potensi pengembangan ekonominya.
MENUMBUHKAN BUDAYA INOVASI
Di pertengahan tahun ini,Kementerian BUMN menggelar BUMN Innovation Award. Hal ini dinilai berguna mempercepat tumbuhnya budaya inovasi di lingkungan BUMN. Staf Ahli Bidang SDM & Teknologi Kementerian BUMN Pandu Djajanto berharap acara ini mampu meningkatkan daya saing,kinerja,dan kontribusi BUMN dalam pembangunan nasional. Kementerian memberikan apresiasi kepada BUMN-BUMN yang telah berhasil melakukan inovasi di bidang teknologi dan produk,termasuk BUMN yang telah berperan aktif dalam mendorong berkembangnya semangat dan praktik inovasi di Indonesia.
Juni ini,Kementerian BUMN menyetujui anggaran Kementerian BUMN tahun 2014 sebesar Rp 130,8 miliar lebih kecil dibanding anggaran tahun 2013 pada APBN-P sebesar Rp 134,5 miliar. “Anggaran Kementerian BUMN 2014 yang lebih kecil dibanding kementerian lainnya tidak apa-apa,karena memang kebutuhannya kecil,” kata Dahlan.
Menurut Dahlan,pagu anggaran Kementerian BUMN 2014 itu dialokasikan untuk Sekretariat dan Staf Ahli sebesar Rp 102,09 miliar,pagu Kedeputian Teknis sebesar Rp 14,7 miliar,pagu Deputi RPS sebesar Rp 13,89 miliar. Anggaran Kementerian BUMN diproritaskan pada program pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN. Di Kementerian BUMN anggaran hanya untuk biaya pegawai,biaya perjalanan dinas dan konsultan.
Sementara itu,di bulan yang sama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah sepakat menaikkan target penerimaan negara dari laba (dividen) BUMN dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 menjadi Rp 36,5 triliun. Keputusan tersebut meningkatkan Rp 1 triliun dari usulan awal pemerintah dalam RAPBN-P 2013 sebesar Rp 35,5 triliun.
MEMPERTAHANKAN RAPOR BIRU KEMENTERIAN BUMN
Seperti tahun-tahun sebelumnya,pada bulan Juli 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil audit keuangan periode 2012 kepada Kementerian BUMN. Menteri BUMN,Dahlan Iskan yang menerima langsung laporan hasil audit tersebut. “Penyerahan hasil audit,selama tujuh tahun berturut-turut bertahan baik,bertahan dari segi laporan,” kata Dahlan seusai menerima laporan hasil audit laporan keuangan Kementerian BUMN di kantor BPK,Jakarta.
Dahlan mengungkapkan,selama tujuh tahun Kementerian BUMN mampu mempertahankan prestasi baik dalam pelaporan hasil audit keuangan. “Bisa mempertahankan prestasi yang baik,rapor biru. Setiap tahun begini,dari tahun kemarin seperti ini,sama tahun kemarin juga rapornya biru,” katanya.
Setiap tahunnya BPK selalu mengeluarkan laporan audit keuangan seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan. Kementerian BUMN merupakan salah satu kementerian yang mampu mempertahankan predikat keuangan yang baik secara berturut-turut dari 2005.
PEMANGKASAN BIROKRASI
Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan pembenahan di Kmeneterian BUMN dengan menghilangkan sekitar 40 struktur jabatan agar lebih efisien,tidak gemuk dan fokus. “Perampingan struktur jabatan ini bagian dari reformasi dan birokrasi di Kementerian BUMN yang merupakan program Pemerintah. Mulai dari 1 September 2013 program ini segera kita jalankan,” kata Dahlan,usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN,di Gedung Surveyor Indonesia,Jakarta.
Menurut Dahlan,pengurangan struktur dilakukan di semua lini dari eselon I hingga IV. Pada eselon I,Dahlan melikuidasi Deputi Kementerian Bidang Infrastruktur dan Logistik yang selama ini dirangkap oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Kedeputian Infrastruktur dan Logistik dihilangkan sama sekali,sehingga BUMN Deputi BUMN menyisakan 4 pejabat.
Dahlan menuturkan ,surat usulan pemangkasan jabatan di Kementerian BUMN sudah disampaikan sejak bulan Juli 2013 kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Namun Dahlan memastikan,program debirokrasi ini tidak ada yang kehilangan pangkat dan kehilangan jabatan karena disalurkan ke Kedeputian lainnya. “Program perampingan ini sudah kita pelajari lebih dalam dan disesuaikan dengan cetak biru Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Kami pastikan akan seirama,” ungkapnya.
BUMN BERSIH ANTI KORUPSI GRATIFIKASI
Untuk mengatasi korupsi di lingkungan BUMN,Dahlan Iskan meluncurkan program BUMN Bersih. Sebelumnya,Kementerian BUMN telah menerapkan pengaturan gratifikasi bagi aparatur Kementerian,penataan rangkap jabatan Dewan Komisaris,serta pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement.
“Program ini juga harus diterapkan di lingkungan masing-masing BUMN,” ujar Dahlan di hadapan 38 Direktur Utama BUMN saat meluncurkan program BUMN Bersih di kantornya,Rabu,25 September 2013. Program ini,lanjut Dahlan,harus dijalankan secara serentak oleh seluruh perusahaan negara pada 1 Oktober. Sejauh ini sudah ada 30 BUMN yang menjalankan program ini secara sukarela. “Nantinya,program ini wajib dijalankan seluruh BUMN. Tapi,kalau ada yang tidak sanggup,ya berhenti,” ucapnya .
Pada awal bulan depan,para Direksi BUMN diminta mendaftar kepada tim penyusun roadmap BUMN Bersih ini.Sebelumnya,pemerintah telah mencangkan program Good Corporate Governance yang meliputi sistem whistle blowing,negara pada tiga jenjang jabatan,dan service level agreement bagi BUMN yang mengelola subsidi. Tapi,Dahlan menjelaskan,GCG saja tidak cukup karena masih ada persoalan korupsi dan gratifikasi. “Kita ingin lebih dari itu,” tuturnya.
BUMN DUKUNG IMPLEMENTASIK BPJS KESEHATAN
Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Jaminan Kesehatan bisa dikatakan merupakan sebuah momentum revolusi dalam penataan kembali sistem kesehatan nasional di Indonesia. Pada 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) akan menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional,bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Segala persiapan baik dari sisi internal perusahaan/transformasi korporat menjadi badan hukum publik pun terus diupayakan penyelesaiannya sebelum malam pergantian tahun. Dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat penting,karena Jaminan Kesehatan Nasional bukan semata-mata tugas dari PT Askes (Persero) saja,melainkan tugas dari semua pihak yang terlibat di dalamnya,termasuk dukungan dari masyarakat Indonesia.
Seluruh pimpinan BUMN melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mensukseskan Jaminan Kesehatan Nasional dengan tema “BUMN Sebagai Motor Penggerak Sektor Industri dalam Perluasan Peserta Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan”. Penandatanganan komitmen bersama dilakukan saat penyelenggaraan kegiatan “Terima Kasih NKRI- Gotong Royong Perkokoh Gerakan Nasional Sadar Memiliki Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.” Kegiatan ini juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono di Sukabumi,Jawa Barat,21 Oktober 2013.
Diharapkan melalui penandatanganan ini dapay diperoleh komitmen dari seluruh Pimpinan BUMN untuk menjadi pelopor dan motor penggerak dalam mengikutsertakan karyawan BUMN dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ini merupakan moment penting meneguhkan tekad bersama,terimplementasinya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk PT Askes (Persero) dan BUM,namun juga seluruh unsur yang terkait dalam sistem ini.
BUMN BENTUK PERUSAHAAN REASURANSI
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian Keuangan sedang membuat tim dalam mengkaji pendirian reasuransi terbesar di Indonesia. Deputi Bidang Usaha dan Jasa Kementerian BUMN,Gatot Trihargo mengatakan,setelah dibuat tim,maka ada kajian dan poin-poin khusus yang didapatkan dalam membangun perusahaan reasuransi terbesar di Indonesia.
“Untuk reasuransu lagi buat tim,tim yang mengkaji membuat reasuransi itu. Mudah-mudahan bulan Desember kajiannya sudah selesai,”ujar Gatot ketika ditemui digedung Bank Mandiri,Jakarta,Selasa awal November. Menurut Gatot, Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Otorirtas Jasa Keuangan (OJK) dalam membuat tim kajian pembangunan perusahaan reasuransi itu. Hal itu dilakukan agar kedua institusi mengerti regulasi dan ketentuan apa saja yang diperlukan dalam membangun perusahaan reasuransi terbesar di Indonesia.
Gatot menjelaskan,setelah membuata tim kajian,maka diperlukan tim keuangan yang menggabungkan empat perusahaan reasuransi yang dimiliki BUMN. Dalam membangun perusahaan reasuransi terbesar di Indonesia,harus ada pemahaman yang sama di antara empat perusahaan reasuransi yang akan digabungkan menjadi satu. Sehingga tidak ada salah paham di antara mereka. “Harus ada pemahaman yang sama,tapi tetap ada yang mengkepalai reasuransi itu. Tapi,tujuan pembuatan perusahaan reasuransi memiliki tujuan positif kok,agar kita memliki perusahaan reasuransi terbesar di Indonesia,” tutur Gatot.
Sumber : www.bumntrack.co.id
Majalah BUMN TRACK-No 77 Tahun VII Desember 2013